Hardiknas 2026: Barito Kuala Perkuat Komitmen SPMB Bersih dan Pendidikan Bermutu untuk Semua
BARITO KUALA — Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menegaskan komitmen bersama dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas pungutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan deklarasi bersama lintas instansi di Barito Kuala, Senin (11/5/2026).
Deklarasi itu melibatkan unsur Forkopimda, DPRD, Dinas Pendidikan, Ombudsman, hingga lembaga pengawas lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan SPMB yang berintegritas pada jenjang TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri.
Dalam naskah komitmen bersama yang ditandatangani, seluruh pihak menyatakan dukungan penuh agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai prinsip keadilan, tidak diskriminatif, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, seluruh tahapan SPMB juga ditegaskan harus dilaksanakan secara gratis tanpa pungutan serta menghindari benturan kepentingan.
Momentum tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang tahun ini mengusung semangat “Pendidikan Bermutu untuk Semua”.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter dan memanusiakan manusia.
“Pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan upaya memanusiakan manusia melalui pendekatan yang tulus, penuh kasih sayang, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik,” demikian kutipan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada peringatan Hardiknas 2026.
Pemerintah juga menekankan bahwa semangat pendidikan nasional tetap berpijak pada nilai-nilai perjuangan Ki Hajar Dewantara, yakni “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”.
Nilai tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global.
Dalam pidatonya, pemerintah turut mengaitkan pembangunan pendidikan dengan visi nasional menuju Indonesia maju sebagaimana arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas.
Komitmen bersama di Barito Kuala itu pun dinilai menjadi langkah konkret daerah dalam mendukung reformasi pendidikan nasional, terutama menciptakan proses penerimaan peserta didik yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pengamat pendidikan menyebut transparansi dalam penerimaan murid baru menjadi salah satu indikator penting meningkatnya kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
“SPMB yang bersih dan terbuka akan melahirkan rasa keadilan di masyarakat. Ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh,” ujar pengamat pendidikan Kalimantan Selatan, Ahmad Fauzi.
Sementara itu, Ombudsman RI selama beberapa tahun terakhir juga terus mengingatkan pemerintah daerah agar pelaksanaan penerimaan murid baru tidak membuka ruang praktik titipan, pungutan liar, maupun diskriminasi layanan pendidikan.
Dengan adanya deklarasi bersama lintas instansi tersebut, masyarakat diharapkan dapat ikut mengawasi seluruh tahapan SPMB agar berjalan sesuai aturan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik.
