DPD ARUN KALSEL GELAR MUSDA,DENGAN MENGHADIRKAN KETUM BOB HASAN DARI JAKARTA
BANJARBARU,— GLOBAL BANUA COM
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Aura, Banjarbaru, Sabtu (29/8/2026).
Forum daerah pertama ini diselenggarakan sebagai langkah konsolidasi organisasi, sekaligus memperkuat peran advokasi dan pendampingan hukum terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan.
*Fokus Pendampingan dan Advokasi Lintas Sektor*
Ketua Umum ARUN, Dr. Bob Hasan, menyampaikan bahwa Musda I diselenggarakan untuk merumuskan arah serta strategi organisasi dalam menjawab kebutuhan pendampingan masyarakat.
Menurut Bob, cakupan pendampingan ARUN tidak terbatas pada penanganan persengketaan tanah semata, melainkan mencakup sektor sosial-ekonomi yang lebih luas.
“Tujuan Musda I ini untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi. Kita bermusyawarah bagaimana menjawab dan mengadvokasi rakyat untuk kepentingan Nusantara,” ujar Bob di Banjarbaru, Sabtu.
Ia menambahkan, isu yang dikawal organisasi turut menyentuh sektor pertanian, peternakan, perkebunan, hingga dinamika informasi di bidang politik dan ekonomi.
“Bentuk advokasinya tidak hanya melulu tentang persengketaan tanah. Banyak informasi yang bersifat politis, ekonomis, dan hal-hal lainnya,” tuturnya.
Selain itu, Bob mengingatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota untuk terus menjaga persatuan nasional serta mengedepankan kepedulian sosial dalam pendampingan masyarakat.
Terkait dengan posisi organisasi, Bob memaparkan bahwa ARUN yang berdiri sejak 2018 di Lampung pernah terlibat sebagai relawan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
“Sebagai konsekuensinya sebagai relawan, kita tetap menjaga dan mengawal program-program pemerintah, terutama yang berpihak pada kepentingan rakyat secara utuh serta berlandaskan Pasal 33 UUD 1945,” kata Bob.
*Pembentukan DPC di 13 Kabupaten/Kota*
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD ARUN Kalimantan Selatan, M. Hafidz Halim, menyatakan agenda prioritas paska-Musda adalah penyelesaian pembentukan struktur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
“Langkah awal kita adalah berkonsolidasi untuk membentuk DPC-DPC di 13 kabupaten/kota,” ujar Hafidz.
Hafidz menjelaskan bahwa selama ini penanganan perkara oleh ARUN Kalsel banyak terfokus di wilayah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu, di mana konflik agraria menjadi kasus yang paling mendominasi.
“Persoalan yang cukup banyak ditangani biasanya sengketa tanah dan konflik agraria. Ada beberapa persoalan yang berhasil diselesaikan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penanganan,” terangnya.
Melalui perluasan struktur organisasi hingga tingkat daerah, ARUN Kalsel menargetkan peningkatan efektivitas penanganan perkara, jembatan komunikasi antara masyarakat dengan korporasi, serta penguatan sinergi bersama aparat penegak hukum setempat.
Musda I DPD ARUN Kalsel ini turut dihadiri Dewan Pembina DPP ARUN yang juga Penasehat Presiden RI (Irjend Pol Pur) Drs. H. Erwin Charara Rusmana, jajaran pimpinan DPP ARUN, pengurus Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), perwakilan Kanwil Kemenkumham, jajaran TNI-Polri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri setempat, perwakilan pemerintah daerah, serta tokoh ormas dan mahasiswa.( Rel/ GB/ yuday)
